JAYAPURA – Pemerintah pusat kembali menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di Papua. Infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya berupa jalan dan jembatan, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan fasilitas pendidikan.
Hal itu menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melakukan kunjungan ke kawasan pembangunan Jalan Skory–Puay, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Kamis (17/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, AHY berdialog dan menyerap sejumlah aspirasi masyarakat. Berbagai kebutuhan pembangunan disampaikan warga, termasuk peningkatan akses jalan, penyediaan air bersih, perbaikan kondisi tempat tinggal, fasilitas sanitasi hingga sarana pendidikan.
AHY mengatakan pembangunan harus memberikan manfaat secara luas dan tidak hanya berfokus pada kawasan tertentu. Menurutnya, pemerataan infrastruktur menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan.
“Pembangunan terutama ekonomi itu adalah milik semua, bukan hanya milik masyarakat Jawa misalnya, ini milik masyarakat Papua. Apalagi kita berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” kata AHY.
Dalam kesempatan itu, persoalan air bersih mendapat perhatian khusus. AHY menyebut ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan utama yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, air juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan peternakan masyarakat.
“Air bersih ini sumber hidup. Tanpa air bersih kita semua sulit untuk hidup, tidak sehat hidupnya, belum lagi bicara untuk ternak kita, untuk tanaman kita. Jadi air bersih ini vital,” ujarnya.
AHY kemudian meminta jajarannya agar kebutuhan tersebut menjadi perhatian dan dapat dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga terkait.
Persoalan tempat tinggal dan sanitasi juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang diterima AHY.
Pemerintah didorong untuk memperhatikan ketersediaan rumah yang layak serta fasilitas sanitasi seperti MCK dan jamban. Infrastruktur dasar tersebut dinilai memiliki hubungan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat.
AHY juga mengaitkan kondisi lingkungan tempat tinggal dengan upaya penanganan stunting.
“Sanitasi juga menentukan kesehatan. Permasalahan stunting itu bukan hanya karena kurang isi, melainkan juga karena kondisi rumah, kondisi sanitasi yang tidak memadai, tidak sehat,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian pemerintah.
AHY menilai pembangunan sekolah dan peningkatan akses pendidikan harus berjalan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Anak-anak di Papua perlu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik.
“Kemiskinan itu diputus oleh pendidikan,” tegas AHY.
Ia menyebut pemerintah terus menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan dan revitalisasi sekolah melalui program Sekolah Rakyat.
Sementara itu, pemerintah juga terus menjalankan program Inpres Jalan Daerah (IJD) di berbagai wilayah Papua.
Untuk enam provinsi di Tanah Papua, tercatat sebanyak 32 kegiatan dilaksanakan pada 2025 dan 42 kegiatan pada 2026. Khusus Provinsi Papua, terdapat empat kegiatan pada 2025 dan 10 kegiatan pada 2026, termasuk pekerjaan yang dilaksanakan secara multiyears.
Secara nasional, program IJD periode 2025–2026 mencakup 427 sasaran dengan nilai anggaran sekitar Rp8,68 triliun.
AHY mengatakan pembangunan di Papua tetap menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat konektivitas sekaligus membuka akses terhadap berbagai aktivitas masyarakat.
“Indonesia ini luas dan semua harus mendapatkan perhatian, tapi percayalah bahwa Papua juga selalu mendapatkan perhatian khusus dan dukungan dari pemerintah pusat,” katanya.
AHY memastikan aspirasi yang diterima selama kunjungan tidak berhenti pada penyampaian semata. Berbagai kebutuhan masyarakat akan dicatat dan dikoordinasikan dengan kementerian maupun lembaga yang memiliki kewenangan.
“Semua saya catat, tidak hanya saya sampaikan ke Jakarta nanti dan mudah-mudahan bisa kita kawal pelaksanaannya,” pungkasnya.
Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, kejaksaan, jajaran kementerian terkait serta perwakilan masyarakat setempat.(**)
Sumber: Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Comment