DEMAK – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui pembangunan Giant Sea Wall (GSW) yang dipadukan dengan pendekatan berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NbS).
Langkah ini ditujukan untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah, sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di salah satu kawasan strategis nasional.
Komitmen tersebut disampaikan AHY saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program perlindungan kawasan pesisir Pantura Jawa.
Dalam program tersebut, AHY menjalankan peran sebagai Ketua Dewan Pengarah yang bertugas mengoordinasikan kebijakan strategis serta menyelaraskan langkah lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Koordinasi ini dinilai penting untuk memastikan perlindungan Pantura berjalan terpadu, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
AHY menjelaskan, Pantura Jawa merupakan kawasan strategis yang menopang berbagai aktivitas ekonomi nasional. Namun, degradasi lingkungan selama puluhan tahun telah meningkatkan risiko bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir.
Menurutnya, ancaman yang dihadapi tidak hanya berasal dari kenaikan permukaan air laut, tetapi juga penurunan muka tanah atau land subsidence. Kombinasi kedua faktor tersebut dapat memperbesar risiko banjir rob, merusak permukiman, mengancam lahan produktif, serta mengganggu mata pencaharian masyarakat.
“Tujuan besar dari pembangunan Giant Sea Wall, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terdampak meningkatnya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah. Sekaligus menjaga agar keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat kita juga bisa kita jaga bersama-sama,” ujar AHY.
Pemerintah pun mendorong pendekatan perlindungan pesisir yang menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik dengan pemulihan ekosistem. Melalui pendekatan berbasis alam, mangrove diharapkan membantu meredam energi gelombang, menangkap sedimen, serta mengurangi abrasi.
Pendekatan tersebut menjadi pelengkap pembangunan tanggul laut dan sistem pengendalian banjir, sehingga perlindungan pesisir dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
Desa Timbulsloko menjadi salah satu lokasi percontohan penerapan pendekatan berbasis alam dalam perlindungan pesisir. Program ini didukung penggunaan teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu.
Pengembangan kawasan tersebut direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare serta jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ), yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa kegiatan di Timbulsloko akan menjadi percontohan untuk mempelajari karakteristik alam setempat.
Menurut Didit, pembangunan perlindungan pesisir harus memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Selain penanaman mangrove, kegiatan tersebut turut memanfaatkan HexBricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaan produk lokal ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sekaligus menambah penghasilan warga pesisir.
Program perlindungan Pantura Jawa direncanakan mencakup sekitar 575 kilometer kawasan pesisir yang tersebar di 25 kabupaten/kota dan lima provinsi.
Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas sektor dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta efektivitas perlindungan dalam jangka panjang.
BOPPJ berperan dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi sinergi antarpemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program sesuai tugas dan kewenangannya.
AHY menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur maupun jumlah bibit mangrove yang ditanam. Pemerintah juga perlu memastikan tingkat kelangsungan hidup mangrove, efektivitas perlindungan pesisir, serta keberlanjutan pemeliharaan kawasan.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Akses nelayan, mata pencaharian warga, dan peluang ekonomi lokal harus tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program tersebut.
Hasil penerapan pendekatan berbasis alam di Timbulsloko nantinya juga perlu dievaluasi agar dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pengembangan perlindungan pesisir di kawasan Pantura lainnya.
“Yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk melindungi kawasan pesisir, melainkan juga menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan ekonomi kita. Ini membutuhkan kerja bersama agar Pantura Jawa menjadi lebih aman dan tangguh menghadapi tantangan ke depan,” tutup AHY.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Demak Eisti’anah, serta sejumlah pejabat dari BOPPJ dan kementerian/lembaga terkait.
Melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan pemulihan lingkungan, pemerintah berharap perlindungan Pantura Jawa dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam menjaga keselamatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan ketahanan kawasan pesisir.
Sumber: Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Nomor siaran pers: SP-373/INFRA/HUMAS/X/2026
Comment