DEMAK – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong penguatan perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui kombinasi pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekosistem alam.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026). Program ini menjadi bagian dari pendekatan terpadu pemerintah untuk menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, serta penurunan muka tanah yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
AHY menilai, perlindungan kawasan pesisir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan tanggul laut. Pemulihan lingkungan, termasuk penanaman dan pemeliharaan mangrove, juga diperlukan untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan kondisi pesisir.
Menurutnya, pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa perlu dipadukan dengan solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions/NbS). Kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh sesuai karakteristik wilayah.
“Pembangunan tanggul raksasa tentunya dimaknai sebagai kombinasi atau pendekatan yang hybrid antara pembangunan infrastruktur keras, yaitu berbentuk tanggul pantai maupun tanggul laut, tetapi juga dengan yang sifatnya alami, Nature-Based Solutions,” ujar AHY.
Kawasan Timbulsloko menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan lingkungan pesisir. Abrasi dan banjir rob telah memberikan tekanan terhadap permukiman, lahan tambak, serta aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Dalam program percontohan tersebut, penanaman mangrove didukung penggunaan teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Rencana pengembangan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dengan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.
Mangrove memiliki fungsi ekologis penting, antara lain membantu mengurangi energi gelombang, menahan sedimen, serta mengurangi risiko abrasi. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga tingkat kelangsungan hidup tanaman dan pemeliharaannya dalam jangka panjang.
Pemerintah berharap penerapan metode tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan sistem perlindungan pesisir di wilayah Pantura Jawa lainnya.
Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) turut berperan dalam mendorong koordinasi perencanaan, pelaksanaan lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi program perlindungan pesisir sesuai tugas dan kewenangannya.
Kepala BOPPJ, Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, menekankan bahwa pembangunan perlindungan pesisir perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Warga diharapkan tidak hanya terlibat dalam kegiatan penanaman, tetapi juga dalam pemeliharaan ekosistem serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan HexBricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaan produk tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja sekaligus memberikan tambahan penghasilan bagi warga pesisir.
AHY menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan Pantura Jawa perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari pembangunan fisik.
Akses nelayan, keberlanjutan usaha tambak, serta peluang ekonomi warga harus tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan.
Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat juga diperlukan agar program perlindungan pesisir berjalan secara terpadu.
“Pemulihan lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas AHY.
Pemerintah berharap percontohan di Desa Timbulsloko dapat memberikan pembelajaran dalam mengembangkan perlindungan kawasan pesisir yang lebih adaptif, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, kelestarian lingkungan, dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, perlindungan Pantura Jawa diharapkan tidak hanya mengurangi risiko bencana pesisir, tetapi juga mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada wilayah pantai.
Sumber: Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Comment